Pembangunan Desa Jadi Faktor Kunci Pertumbuhan Ekonomi Nasional
KANALMALANG.NET – Ridwan Kamil menyatakan bahwa pembangunan desa merupakan faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam acara Kuliah Umum dengan tema “Kemakmuran untuk Semua: Upaya Pembangunan Desa di Jawa Barat untuk Pemerataan Kesejahteraan”. Beliau menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki hampir 5.312 desa dengan jumlah penduduk sekitar 50 juta jiwa, dimana 39,8 juta di antaranya tinggal di desa.
Sebagai pembicara, Ridwan Kamil menekankan bahwa kepemimpinan dengan kualitas personalitas dan kapasitas memainkan peran penting dalam memajukan desa.
Selama empat tahun masa kepemimpinannya, Provinsi Jawa Barat berhasil memajukan 977 desa yang sebelumnya tertinggal dan sangat tertinggal.. “Alhamdulillah, hari ini sudah tidak ada desa tertinggal dan sangat tertinggal di Provinsi Jawa Barat yang kita capai melalui program GERBANG DESA (Gerakan Membangun Desa) untuk mencapai ‘zeroing underdeveloped village’ di provinsi kami,” kata Ridwan Kamil dalam kuliah umum Blue Ocean Strategy Fellowship (BOSF) di Jakarta, Rabu.
Ridwan Kamil mengatakan bahwa Jawa Barat menghadapi tantangan besar karena mayoritas sumber daya manusia-nya tinggal di desa. Banyak penduduk yang menganggap bahwa kehidupan di kota lebih baik daripada di desa.
Baca Juga:
Namun, dia sadar bahwa kesenjangan pembangunan yang terbesar terletak pada desa. Selama lima tahun masa jabatannya sebagai gubernur, dia telah mengalokasikan anggaran yang signifikan dan melakukan berbagai upaya untuk membantu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat desa.
“Maka, program-program di desa Jawa Barat ingin mengembalikan itu, dengan cara berinovasi. Ada sebelas program, mulai dari pendidikan, mendigitalisasi produksi-produksi pertanian, membuat petani milenial, bikin sekolah perempuan, dan mengajak alumni ikut patriot desa kembali ke desa, itu cara-cara Jawa Barat, sehingga hasilnya seribu desa miskin ini hilang dalam empat tahun,” ujar Ridwan Kamil.
Dia menjelaskan bahwa hampir 60 persen industri pengolahan terletak di Jawa Barat, sehingga kinerja industri di wilayah tersebut memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian nasional.
Struktur perekonomian di Jawa Barat menempatkan sektor industri pada peringkat pertama dalam kontribusinya terhadap perekonomian, diikuti oleh sektor pertanian. Hal ini menjadi kekuatan bagi provinsi tersebut dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat.
Dalam kurun waktu Februari hingga Juni 2023, Gubernur Jawa Barat Moch. Ridwan Kamil diangkat sebagai Distinguished Fellow oleh Blue Ocean Strategy Fellowship (BOSF). Program ini bertujuan untuk menciptakan pendekatan inovatif yang efektif dalam memecahkan masalah di sektor publik dan swasta di Indonesia.
Baca Juga:
Program fellowship BOSF dijalankan selama lima bulan melalui kerjasama antara Sampoerna University (SU), School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia, dan Blue Ocean Global Network. Tujuan program ini adalah untuk berbagi inovasi dan solusi dalam masalah pembangunan di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah pembangunan desa.
Presiden Sampoerna University, Dr. Marshall Schott, menyatakan bahwa kerjasama dengan BOSF di Indonesia merupakan sebuah kolaborasi strategis untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya membangun Indonesia dari desa. Hal ini diharapkan dapat mencegah masyarakat untuk hanya terpaku pada kehidupan perkotaan dan melupakan masyarakat desa.
“Sampoerna University sangat senang dapat bekerja sama dengan School of Government and Public Policy (SGPP) dan Blue Ocean Group Network dari Singapura untuk menjadi tuan rumah program Blue Ocean Strategy Fellowship. Program ini bertujuan untuk melibatkan serta mendukung beberapa talenta terbaik Indonesia untuk mengatasi masalah yang sangat penting bagi kita. Melalui penelitian dan forum publik, kami tahu bahwa Fellowship ini berfungsi sebagai katalisator yang kuat untuk dialog dan solusi lebih lanjut di ruang publik.” ujar Presiden Sampoerna University.
Ony Avrianto Jamhari, CEO dari School of Government and Public Policy (SGPP), mengemukakan bahwa SGPP mempunyai tujuan untuk melatih calon-calon pemimpin publik masa depan yang mampu mengatasi tantangan-tantangan publik yang paling sulit dan meningkatkan peluang untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan.
“BOSF dapat dijadikan sebagai model pembelajaran good practices atau praktik-praktik terbaik dan tidak baik di sebuah lembaga, baik pemerintah maupun nonpemerintah. Para pemangku kepentingan dapat menggunakan metode ini dalam mengambil keputusan,” kata Avrianto.
Baca Juga:
Sesi Diskusi Panel menjadi kelanjutan dari Kuliah Umum yang dihadiri oleh tiga pembicara, yaitu Distinguished Fellow Moch. Ridwan Kamil, Profesor Teddy Mantoro dari Fakultas Teknik dan Teknologi Sampoerna University, serta Puteri Anetta Komaruddin, anggota DPR RI Komisi XI. Mereka membahas topik utama yang sama, yaitu pentingnya pembangunan desa sebagai kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Artikel Terkait